Penulis: Ade Rizki Pebriana
Editor: Tim Persma Suaka
Ironi Program MBG: Lapangan Kerja Bertambah, Nutrisi Terancam?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai salah satu pilar kebijakan strategis pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, bertujuan menekan angka stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia. Di atas kertas, program ini menjanjikan penciptaan 1,5 juta lapangan kerja baru sekaligus peningkatan kualitas asupan gizi generasi muda. Namun, berbagai laporan lapangan menunjukkan adanya persoalan serius dalam implementasinya, mulai dari aspek ketenagakerjaan hingga keamanan pangan.
Tidak dapat dimungkiri, MBG telah menyerap ribuan tenaga kerja, termasuk relawan yang tergabung dalam Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). Meski demikian, sebagian besar pekerjaan yang tercipta bersifat informal, tanpa kontrak kerja jangka panjang, tanpa kepastian upah, serta minim jaminan sosial. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dan perlindungan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.
Persoalan yang lebih mengkhawatirkan muncul pada aspek keamanan pangan. Sejumlah sekolah di berbagai daerah melaporkan kasus siswa yang mengalami mual, pusing, hingga dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Alih-alih memperbaiki status gizi, makanan yang disajikan justru memicu gangguan kesehatan. Sejak pertengahan 2025, kasus-kasus keracunan massal menjadi sorotan publik dan mengindikasikan lemahnya manajemen mutu di dapur-dapur umum program tersebut.
Beberapa temuan menunjukkan adanya kekurangan dalam persiapan regulasi dan standar operasional. Program dinilai berjalan cepat tanpa penguatan sistem pengawasan dan perlindungan konsumen yang memadai. Keluhan mengenai sanitasi dapur yang buruk, sumber bahan baku yang tidak jelas, serta prosedur penanganan makanan yang tidak higienis turut memperburuk situasi.
Bahkan, di beberapa daerah ditemukan benda asing dalam makanan siswa, yang semakin mempertanyakan kualitas pengawasan di tingkat produksi. Anggaran per porsi yang sempat turun hingga sekitar Rp10.000 juga disebut menjadi faktor yang memengaruhi kualitas bahan makanan yang digunakan.
Di sisi lain, tujuan awal MBG untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum sepenuhnya tercapai. Model operasional dapur umum yang terpusat justru dinilai menekan pelaku UMKM lokal. Pengadaan bahan dalam jumlah besar kerap dilakukan melalui tengkulak, bukan langsung dari petani atau pedagang kecil setempat. Akibatnya, banyak pedagang sayur dan pengelola kantin sekolah kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan.
Sejumlah lembaga pemantau, seperti Indonesia Corruption Watch, juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam alur pengadaan dan distribusi anggaran. Data hingga akhir 2025 menunjukkan lebih dari 10.000 orang dilaporkan mengalami dampak kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG di berbagai provinsi. Selain itu, diperkirakan lebih dari satu juta pekerja kantin dan katering sekolah terdampak secara ekonomi akibat dominasi dapur umum program ini. Menyikapi berbagai kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional sempat menghentikan sementara distribusi MBG pada awal 2026 guna melakukan evaluasi dan perbaikan teknis.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya dirancang dengan niat baik: meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus membuka peluang kerja. Namun, ketidaksiapan implementasi, lemahnya pengawasan mutu, minimnya regulasi pendukung, serta dampak negatif terhadap pelaku usaha lokal menjadikan program ini sarat ironi.
Tanpa reformasi menyeluruh, mulai dari penguatan standar keamanan pangan, transparansi tata kelola, hingga keberpihakan nyata kepada UMKM, MBG berisiko berubah dari solusi gizi nasional menjadi persoalan baru bagi kesehatan anak dan stabilitas ekonomi masyarakat kecil.
Sumber:
